Archive for Maret, 2012

Produk dan jasa pada bank

Maret 25, 2012

Bank memiliki produk dan jasa, pada tulisan ini akan dijelaskan tentang produk dan jasa pada bank.

Produk pada bank terdiri dari deposit dan kredit. Deposit terbagi menjadi 3 yaitu : tabungan,giro,deposito. Tabungan adalah Tabungan adalah simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta Badan usaha dan Institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening Giro. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.

Kredit terbagi mejadi 3 yaitu : kredit investasi,kredit komersial,kredit usaha kecil. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Kredit komersial adalah kredit yang di berikan kepada suatu perusahaan atau perorangan untuk kepentingan sendiri. Contoh yang bisa diambil dari kredit komersial adalah kartu kredit pada bank. Kredit usaha kecil adalah pinjaman dana yang diberikan untuk membantu usaha kecil sebagai modal usaha

 

DPR: Kenaikan Harga BBM Rp 1.500 Belum Final

Maret 18, 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Usulan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 1500 per liter yang diajukan pemerintah pada RUU APBN Perubahan 2012, belum final. Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan, besaran kenaikan ini masih akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI.

“Kita kan belum membahas besaran subsidi (di Badan Anggaran). Pembahasan kenaikan Rp 1.500 itu akan dibahas dalam besaran subsidi tersebut,” ujar anggota Satya, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (18/3/2012).

Satya mengatakan, usulan pemerintah Rp 1.500 per liter untuk kenaikan harga BBM bersubsidi bisa saja berubah. Ia menyebutkan, dalam mengusulkan kenaikan tersebut, pemerintah menghitung akan ada penghematan subsisi bahan bakar, termasuk BBM, sebesar Rp 41,3 triliun.

“Tapi kan kita belum ketok palu apakah itu naik Rp 1.500 atau Rp 2.000,” tambah dia.

Rencananya, Badan Anggaran akan kembali membahas APBN-P 2012 ini pada Senin (19/3/2012) besok. Pembahasan akan masuk ke materi pertumbuhan ekonomi.

“Mungkin termasuk juga pembahasan besaran subsidi,” ucap Satya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR akan berusaha menyelesaikan pembahasan APBN-P 2012 ini sesegera mungkin. Pasalnya, pemerintah berencana memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April mendatang.

“Kita lihat dari waktu ke waktu. Ini kita enggak ada liburnya,” ujar Satya.

 

KOMETAR

Indonesia boleh mengklaim menjual BBM dengan nilai subsidi terbesar se Asia Tenggara. Tapi tetap saja harga BBM di negara penghasil minyak ini terhitung cukup tinggi untuk dibeli rakyatnya. Sehingga isu kenaikan BBM, selalu menjadi hal sensitif. Naiknya harga minyak dunia karena berbagai kondisi, selalu menjadi alasan. Namun pada beberapa negara ini, harga BBM tetap stabil bahkan sangat rendah harganya.
Dikutip dari lovemoney, berikut 10 negara dengan harga BBM termurah se dunia. Dimulai dari posisi 10 yakni Uni Emirat Arab (UEA). Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, harga BBM di UEA hanya Rp4.300 per liter.

Posisi ke-9 ditempati Bahrain, yang menjual BBM sekitar Rp3.159 per liter. 60 persen perekonomian negara berakar pada pemurnian minyak bumi, yang selama sepuluh tahun terakhir semakin kuat. Harga BBM murah juga terpengaruh karena luas negara pulau ini hanya sekitar 266 mil atau bila berkendaraan 100 mil/jam, maka hanya memerlukan jarak tempuh 161 Km. Jadi buat apa BBM mahal, sementara luas negara lebih kecil dari sebuah Provinsi di Indonesia.

Qatar, negara ke-8 yang menjual BBM murah. Di negara terkaya di dunia ini, harga minyak bagi rakyatnya hanya Rp2.575 per liter. Disusul Kuwait, yang menjual BBM dengan harga Rp2.457 per liter.

Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, Libya termasuk negara yang menjual BBM murah di dunia. Negara bekas rezim Khadafi ini menjual BBM hanya sekitar Rp1.636 per liter.

Posisi kelima, adalah Arab Saudi. Negara eksportir minyak terbesar di dunia ini menjual BBM sekitar Rp1.404 per liter. Selanjutnya adalah Iran. Di negara Ahmadinejad ini, pasokan minyak yang melimpah cukup mempengaruhi harga minyak dunia. Per liternya, BBM di Iran dihargai sekitar Rp1.287 per liter.

Nigeria menjadi negara ketiga dengan harga minyak termurah di dunia. Meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara, namun salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ini menjual BBM hanya sekitar Rp1.170 per liter.

Posisi kedua adalah Negara Turkmenistan yang mampu menjual BBM hanya sekitar Rp936 per liter. Lalu negara mana yang menempati posisi pertama?

Jawabannya adalah Venezuela. Salah satu negara di Amerika Selatan yang dipimpin oleh Hugo Chavez ini, meski tidak negara terkaya, namun mampu memberi harga BBM termurah bagi rakyatnya. Rakyat Indonesia boleh gigit jari, karena harga BBM per liter di negara ini dijual hanya sekitar Rp585 saja.

 

Aliran Bank

Maret 18, 2012

Di dalam aliran bank terdapat dua bagian yaitu aktiva (Assets) dan pasiva (Liabilities). Pada tulisan ini saya akan membahas mengenai aktiva dan pasiva secara ringkas.

Pasiva atau biasa yang disebut dengan liabilities mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya Mencari dana, Deposito, Securities dan Capital. Yang pertama dalam pasiva adalah Capital diantaranya adalah setoran modal dan stock/saham yang nantinya akan menghasilkan deviden, ini merupakan bagian pertama dari liabilities pada Bank. Lalu bagian yang kedua adalah securities atau surat berharga yang dintaranya adalah KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) dan pinjaman lain/obligasi. Surat berharga terdapat juga di sisi Aktiva dan untuk membedakanya antara Securities dalam sisi aktiva dan pasiva adalah melihat debet kreditnya. Selanjutnya adalah Deposito, yang termasuk kedalam deposito adalah Saving deposit, demand deposit & time deposit. Pada bagian ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena masyarakat yang menyimpan tabungan kepada bank sehingga pada bagian deposito menghasilkan Cash Inflow yang nantinya akan berpengaruh pada sisi Aktiva (Assets).

Assets sendiri terdiri dari Alokasi dana, Reserves, LOAN/Kredit, Securities dan other assets. Reserves atau cadangan adalah hal yang paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap bank adalah Kas dan R/k pada BI atau sering disebut rekening Koran pada Bank Indonesia. Loan/kredit itu sendiri menghasilkan Cash outflow pada sisi assets. Securities terdapat juga pada sisi assets dan untuk membedakannya sama seperti yang telah diterangkan diatas yaitu dengan melihat debet kreditnya terlebih dahulu. Cash outflow pada assets minimal 8% dari deposito atau sering disebut Legal Reserve Requirment (LRR) yang terdiri dari Likuiditas dan Media transaksi Kliring. Jika bank kurang dari 8% tidak boleh ikut kliring atau disebut bank non likuid.

Perkembangan Perbankan Indonesia Sejak 1990 Hingga Kini

Maret 18, 2012

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda
Tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR.
UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan.
Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.
Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.
Tabel 1. Perkembangan Bank di Indonesia, 1988-1993
Tahun Kantor Bank Pemerintah Kantor Bank Swasta
Pusat Cabang Pusat Cabang
1988 7 852 104 876
1989 7 922 141 1656
1990 7 1018 164 2545
1991 7 1044 185 3203
1992 7 1066 201 3341
1993* 7 1066 213 3382
Sumber : Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia Bank Indonesia, Juli 1993; * Catatan : sampai Maret 1993 .
Dari segi penghimpunan dana masyarakat, perbankan Indo¬nesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi terutama pada tahun 1989-90. Pada tahun 1989, jumlah dana yang berhasil dihimpun meningkat 45 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 54,4 triliun rupiah. Pada tahun 1990, jumlah dana yang dihimpun mencapai 83,2 triliun, meningkat 52,9 persen atau 121.7 persen dari tahun 1988. Hal yang sama juga terjadi pada penyaluran kredit. Pada 1989, kredit yang disalurkan perbankan melonjak 44,5 persen menjadi 63.6 triliun rupiah dan mencapai 97,70 triliun rupiah atau meningkat 122.0 persen pada 1990. Pelonggaran sistem likuiditas tersebut ternyata menyebabkan situasi ekonomi memanas (over heated) dan menimbulkan pengaruh semakin tingginya inflasi. Jumlah uang beredar meningkat tajam sebesar 23,4 persen pada 1989 dan 73,2 persen pada 1990. Demikian juga tingkat inflasi hampir mencapai dua digit 9,5 persen pada 1990 dan tetap pada tingkat yang sama pada 1991 (Tabel 2).
Tabel 2 . Perkembangan Dana, Kredit, Jumlah, Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia, 1988-93 (Milyar rupiah)
Tahun Deposit Kredit Uang Beredar Inflasi (%)
1988 37.510 44.001 33.885 6.10
1989 54.375 63.606 41.998 5.97
1990 83.154 97.696 58.704 9.53
1991 95.118 113.608 84.630 9.52
1992 114.850 123.689 119.053 4.94
1993* 117.636 124.922 123.161 6.59
Sumber : Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia Bank Indonesia, Juli 1993; * Catatan : sampai Maret 1993
Keadaan ini memaksa pemerintah memberlakukan kebijaksanaan baru dalam bidang moneter pada tahun 1990. Paket Deregulasi Januari 1990 diluncurkan untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK). Pada tahun yang sama juga, dengan terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat (Tight Money Policy) serta menarik dana milik BUMN dari beberapa bank untuk mendinginkan suku perekonomian dalam negeri.
Di samping itu juga pemerintah menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menarik dana dari masyarakat. Meningkatnya suku bunga SBI tersebut membawa dampak peningkatan suku bunga perbankan lainnya seperti Surat Berharga Pasar Uang dan Interbank Call Money. Pada tahun 1989 terjadi peningkatan tajam tingkat bunga SBI dari 15,15 persen menjadi 19,88 persen, tingkat bunga SBPU dari 17,00 persen menjadi 20,84 persen dan tingkat bunga interbank dari 12,57 persen menjadi 21,53 persen
Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya. Dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.
Sebagai rangkaian kebijakan deregulasi dengan mengantisipasi perkembangan sebagaimana diuraikan di atas, pada 17 Desember 1990 Bank Indonesia menetapkan Pola Dasar Pengawasan dan Pembinaan Bank yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pola pengawasan dan pembinaan bank agar tetap diarahkan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian dalam pola pikir dan sikap yang bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat serta menunjang pembangunan ekonomi.
Pola dasar pengawasan dan pembinaan bank harus dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasi dengan dunia perbankan dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk meningkatkan praktek kehati-hatian bagi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.
Bertalian dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Perbankan 1992 yang menetapkan bahwa bank pemerintah harus menyesuaikan bentuk hukum lembaga selambat-lambatnya setahun sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia membantu bank-bank yang bersangkutan termasuk pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan untuk melakukan persiapanpersiapan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang diwajibkan. Sebelum berakhirnya batas waktu, ketujuh bank pemerintah telah dapat melakukan penyesuaian sehingga untuk selanjutnya nama resmi yang digunakan oleh bank-bank tersebut adalah :
(i) Bank Negara Indonesia (Persero)
(ii) Bank Bumi Daya (Persero)
(iii) Bank Rakyat Indonesia (Persero)
(iv) Bank Dagang Negara (Persero)
(v) Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)
(vi)Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan
(vii)Bank Tabungan Negara (Persero).
Dengan telah ditempatkannya semua bank pemerintah sebagai bank umum yang kedudukannya sama dengan bank-bank umum lainnya, serta yang berlandaskan hanya pada satu undang-undang, kebijakan Bank Indonesia yang khusus ditujukan kepada bank pemerintah pada masa yang lalu, sejak saat itu ditiadakan. Perlakuan Bank Indonesia terhadap bank pemerintah baik dalam pemberlakuan ketentuan perbankan maupun dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank disamakan dengan perlakuan terhadap bank-bank umum lainnya.
Terkait dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) pada tanggal 30 Oktober 1992 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1990 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank yang memilih kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan sebagai bank konvensional, demikian pula sebaliknya.
Kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil baik dalam penghimpunan dan penanaman dana maupun dalam pemberian jasa perbankan lainnya serta dalam hal risiko usaha pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Yang membedakan adalah bahwa imbalan semua transaksi perbankan tidak didasarkan pada system bunga melainkan atas dasar prinsip jual beli sebagaimana digariskan dalam syariat (hukum) Islam.
Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:
1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.
Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.